Hamdan eSA (Dosen Ilmu Komuikasi Unasman) Jumat sore kemarin, saya menghadiri acara buka puasa bersama di Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan ini terasa biasa sebagai agenda institusional Ramadhan. Namun, di ruang itulah saya justru menemukan satu terma kunci yang menghubungkan puasa, demokrasi, dan pemikiran kritis, yakni “pengawasan”. Dalam keseharian demokrasi, pengawasan identik dengan lembaga, prosedur, dan wewenang. Bawaslu hadir untuk memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan sesuai aturan. Ia bekerja melalui laporan, penindakan, klarifikasi, serta sanksi. Demokrasi modern memang membutuhkan kontrol yang sistematis agar kekuasaan tidak berjalan tanpa batas. Di sisi lain, puasa menghadirkan bentuk pengawasan yang sama sekali berbeda. Ia tidak bergantung pada institusi, tidak memerlukan perangkat administratif, dan tidak memerlukan verifikasi pihak ketiga. Puasa menghadirkan bentuk pengawasan yang berbeda. Tidak ada petugas, tidak ada kamera, tidak ada mekanis...