Langsung ke konten utama

Ramadhan dan Ranah Publik yang Beradab

Hamdan eSA (Dosen Ilmu Komunikasi Unasman)

Setiap Ramadhan, ada perubahan yang tidak hanya terasa pada tubuh, tetapi juga pada ruang sosial. Percakapan menjadi lebih hati-hati. Nada suara lebih lembut. Ungkapan “maaf” lebih mudah terucap. 

Bahkan di ruang-ruang digital yang biasanya keras dan reaktif, muncul ajakan untuk menjaga lisan dan tulisan. Seolah-olah bulan ini bukan hanya mengatur jam makan, tetapi juga mengatur cara berbicara.

Dalam percakapan publik, simbol visual kerap dibaca secara tergesa-gesa dan dilekati makna ideologis tertentu. 

Misalnya, jenggot sering diasosiasikan dengan posisi politik atau keberpihakan tertentu, seolah-olah ia secara inheren mengandung pesan ideologis yang tegas. Namun realitas tidak selalu mengikuti logika simbolik yang disederhanakan itu.

Ada figur yang secara visual diasumsikan sebagai “lawan keras” suatu entitas politik, tetapi dalam praktik justru berada dalam relasi kemitraan. Bahkan dalam pengalaman personal, seseorang bisa saja dicurigai berpandangan ekstrem hanya karena atribut visual yang kebetulan melekat.

Fenomena ini menarik jika dibaca melalui pemikiran Jürgen Habermas tentang ranah publik (public sphere) dan tindakan komunikatif (communicative action). Habermas membayangkan ranah publik sebagai arena di mana warga berdiskusi secara rasional, setara, dan bebas dari dominasi untuk mencapai pemahaman bersama.

Komunikasi ideal bukanlah komunikasi yang bertujuan menang, melainkan komunikasi yang berorientasi pada konsensus melalui argumentasi yang masuk akal.

Dalam kehidupan sehari-hari, ruang publik sering kali tercemar oleh kepentingan politik, ekonomi, atau ego personal. Percakapan berubah menjadi ajang saling serang. Media sosial dipenuhi opini yang lebih ingin viral daripada benar.

Diskusi publik lebih sering menjadi tindakan strategis yang bertujuan memengaruhi atau mengalahkan daripada tindakan komunikatif yang tulus mencari pengertian bersama.

Ramadhan menghadirkan interupsi terhadap pola itu. Puasa melatih pengendalian diri, bukan hanya terhadap lapar dan dahaga, tetapi juga terhadap dorongan emosional.

Ketika seseorang menahan diri untuk tidak membalas komentar dengan kemarahan karena ia sedang berpuasa, di situlah dimensi etis komunikasi bekerja. Puasa menjadi fondasi moral yang menopang praktik diskursus.

Habermas menyebut bahwa tindakan komunikatif menuntut empat klaim validitas, yakni kebenaran, ketepatan normatif, kejujuran, dan kejelasan. Menariknya, nilai-nilai ini sejalan dengan etika Ramadhan.

Kejujuran menjadi inti ibadah puasa yang tak terlihat. Ketepatan normatif tercermin dalam anjuran menjaga adab. Kejelasan dan kebenaran menjadi bagian dari tanggung jawab moral dalam berbicara.

Dengan kata lain, Ramadhan menyediakan kondisi kultural yang mendekati situasi tutur ideal yang dibayangkan Habermas.

Ranah publik selama Ramadhan juga mengalami transformasi simbolik. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang diskusi, kajian, dan dialog.

Orang-orang duduk bersama setelah tarawih, membicarakan persoalan sosial, ekonomi, bahkan politik, dalam suasana yang relatif lebih tenang. Ada kesadaran bahwa bulan ini menuntut kesantunan. Percakapan yang biasanya tajam menjadi lebih reflektif.

Di ruang digital, kita juga melihat fenomena serupa. Tagar-tagar bernuansa religius, kutipan ayat, dan pesan moral membanjiri lini masa. Memang tidak semuanya bebas dari performativitas, tetapi tetap ada upaya kolektif untuk menciptakan atmosfer yang lebih beradab.

Ajakan seperti “jaga jempol” atau “hindari debat kusir saat puasa” menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya kualitas komunikasi.

Pertanyaannya, apakah Ramadhan benar-benar memperbaiki ranah publik, atau hanya menahannya sementara? Habermas mengingatkan bahwa ranah publik yang sehat tidak bergantung pada momen emosional sesaat, melainkan pada struktur komunikasi yang konsisten. Jika etika diskursus hanya bertahan selama tiga puluh hari, maka ia belum menjadi budaya, melainkan sekadar musim.

Di sinilah refleksi menjadi penting. Ramadhan dapat dipahami sebagai laboratorium moral bagi ranah publik. Ia menguji kemungkinan terciptanya komunikasi yang lebih rasional dan etis dalam masyarakat yang plural. Ketika orang berbeda pandangan tetapi tetap menjaga adab karena kesadaran spiritual, maka praktik itu mendekati cita-cita tindakan komunikatif.

Lebih jauh lagi, puasa menghadirkan pengalaman kesetaraan yang mendukung prinsip ruang publik. Lapar dan dahaga dirasakan oleh semua, tanpa memandang status sosial. Kesetaraan pengalaman ini dapat menjadi dasar empati dalam diskursus. Seseorang yang merasakan rapuhnya tubuhnya sendiri mungkin lebih mudah memahami kelemahan orang lain. Dari empati itulah dialog yang beradab bisa tumbuh.

Tapi tantangan tetap ada. Komersialisasi Ramadhan, polarisasi politik, dan algoritma media sosial sering kali menarik percakapan kembali ke logika strategis. Diskursus publik mudah tergelincir menjadi ajang pencitraan atau propaganda. Dalam situasi ini, Ramadhan diuji, apakah ia hanya simbol religius, atau benar-benar sumber etika komunikasi?

Pada akhirnya, Ramadhan menawarkan kemungkinan. Ia membuka ruang bagi praktik komunikasi yang lebih reflektif, lebih sabar, dan lebih berorientasi pada pemahaman bersama. Ia menunjukkan bahwa ruang publik yang beradab bukan utopia. Ia bisa muncul ketika individu-individu menahan ego, memeriksa niat, dan berbicara dengan kesadaran moral.

Mungkin itulah makna terdalam puasa dalam konteks sosial. Bukan hanya menahan lapar, tetapi menahan dominasi; bukan hanya mengosongkan perut, tetapi membersihkan cara kita berargumentasi. Jika semangat ini dapat melampaui bulan Ramadhan, maka ranah publik tidak lagi sekadar arena perdebatan, melainkan ruang perjumpaan yang rasional dan bermartabat.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mahasiswi Komunikasi Unasman Raih Juara 1 Lomba Karya Ilmiah HUT Lalu Lintas Bayangkara Ke-69

  Artika Ananda Putri, Mahasiswa Ilmu Kounikasi Unasman andankji.com, Polman  ~~ Prestasi membanggakan diraih oleh mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al Asyariah Mandar (FISIP Unasman). Artika Ananda Putri, berhasil meraih Juara 1 dalam Lomba Karya Ilmiah yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Barat, dalam rangka memperingati HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-69 tahun 2024. Lomba yang bertemakan "Polantas Presisi Hadir" ini diikuti oleh 40 peserta mahasiswa Perguruan Tinggi se-Sulbar dan mahasiswa dari berbagai universitas di luar Sulbar yang ber-KTP Sulbar. Artika Ananda Putri mengangkat karya ilmiah berjudul; “Menuju Sulbar Sejahtera: Optimalisasi Regional Traffic Management Centre (RTMC) melalui Gerakan Satu Hari Tanpa Pelanggaran”, yang dinilai unggul dari segi kreativitas gagasan, orisinalitas, analisis, dan sistematika penulisan. Kaprodi Ilmu Komunikasi, Dr. Hamdan, M.Ag, memandang bah...

Ahmadiyah, NII dan Candoleng-doleng

Oleh: Hamdan Akhir Mei 2011 lalu saya berada di sebuah pelosok kampung untuk beberapa waktu. Saat jumatan, sebelum azan dikumandangkan, Kades sebagai aparat dan tentunya mewakili Negara, menyampaikan pengumuman dari pemerintah kepada seluruh warga khususnya umat Islam untuk mewaspadai dua hal yang mengancam stabilitas kehidupan sosial warga, yakni: (1) tentang hadirnya aliran sesat Ahmadiyah yang mengajarkan adanya nabi setelah Muhammad saw, dan (2) hadirnya Negara Islam Indonesia (NII) yang menginginkan berdirinya Negara Islam secara terpisah dari Negara Kesatuan RI. Kedua hal di atas memfokuskan sasaran penyebaran misinya pada generasi muda. Karenanya jika warga menemukan hal-hal yang mencurigakan, kiranya segera melaporkan ke pemerintah setempat. Sekitar sepuluh hari kemudian, masih di kampong yang sama, saya terjaga saat dini hari pukul 01.30-an karena merasa lapar. Soalnya kemudian bukan soal terjaga, tetapi tak bias tidur setelah perut sudah terisi. Yang menganggu adalah dentuman...

TEOLOGI INTEGRALISTIK (Pendekatan Sejarah)

oleh: Prof. Dr. H.M. Saleh Putuhena Pendahuluan Sejak 1970-an dialog antar umat beragama mulai digiatkan oleh Departemen Agama. Ketika itu Menteri Agama (1972-1977) di jabat oleh Mukti Ali, professor perbandingan agama pada IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta. Sebagai seorang menteri yang berasal dari kalangan intelektual Muslim , ia sangat peduli pada dua hal penataan masalah pendidikan dan kerukunan umat beragama yang memang menjadi salah satu tugas Departemen Agama sejak didirikan 1946. Selama ini tugas pokok tersebut terkesan diabaikan. Meskipun secara sporadis terjadi konflik antara umat beragama di beberapa daerah terutama setelah 1965. Meskipun dialog atau pertemuan antar umat beragama tetap dilaksanakan secara intensif baik oleh Departemen Agama, maupun oleh organisasi keagamaan, tetapi tampaknya kurang berhasil dalam membina kerukunan antar umat beragama. Konflik antar umat beragama masih tetap juga terjadi. Rangkaian konflik yang terjadi pada penghujung abad XX berupa peri...