Langsung ke konten utama

Terlihat Dramatis Tapi Realitas

Penulis: Nuryadi, S.H, M.M

Beberapa hari terakhir, media sosial dan portal berita dipenuhi kemarahan soal kasus keracunan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Wajarlah, tak ada yang bisa menoleransi anak-anak yang jatuh sakit karena makanan yang seharusnya menyehatkan mereka. Tapi di tengah gelombang kemarahan ini, kita juga perlu jujur dan waras dengan mencoba melihat pada skala makro.

Kasus keracunan memang nyata, tapi tidak boleh menyamaratakan semua program, ada kurang lebih 10.000 lebih siswa yang dilaporkan terdampak keracunan. Itu angka besar, tapi kita juga harus jujur bahwa lebih dari 60 juta penerima MBG tidak mengalami hal serupa. Artinya, masalah ini bukan soal konsep programnya, melainkan soal pelaksanaan di titik-titik tertentu.

Masalah keamanan pangan bukan hal sepele, tapi bisa diperbaiki tanpa harus mematikan program yang menyelamatkan jutaan anak dari kelaparan dan stunting. Menyalahkan pemerintah itu mudah, tapi mewujudkan solusi butuh kerja nyata. Program sebesar MBG tidak bisa disamakan dengan proyek kecil. Ribuan sekolah, ratusan ribu pemasok, dan jutaan paket makanan disalurkan setiap hari.

Dalam skala sebesar ini, risiko human error memang ada, tapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah merespons. Dan faktanya, tim inspeksi lapangan, Dinas Kesehatan, hingga BPOM langsung turun untuk menelusuri penyebab kasus ini. Evaluasi penyedia makanan dan sistem distribusi sedang diperketat. Artinya, pemerintah tidak diam. Kalau program dihentikan, anak-anak siapa yang rugi?

Jika MBG dihentikan hari ini, jutaan anak dari keluarga kurang mampu akan kembali ke sekolah dengan perut kosong. Itu bukan drama, melainkan realitas. Kritik boleh, tapi mengorbankan gizi dan masa depan anak-anak demi kemarahan sesaat bukan solusi. Yang dibutuhkan bukan pembubaran, tapi perbaikan sistem dan penegakan sanksi bagi pelaksana yang lalai. Kesalahan harus dihukum, tapi jangan kubur kebaikan di baliknya, ada pihak yang harus bertanggung jawab dan itu sedang diusut. Tapi menuntut program dihentikan total sama saja dengan mengubur kebaikan hanya karena segelintir kesalahan.

Sebagian kemarahan publik muncul karena kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Tapi cara memperbaikinya bukan dengan membuat kerusakan baru, melainkan membangun pengawasan bersama. Masyarakat, sekolah, dan pemerintah harus berdiri di sisi yang sama, menjaga agar MBG benar-benar bergizi, aman, dan berkelanjutan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mahasiswi Komunikasi Unasman Raih Juara 1 Lomba Karya Ilmiah HUT Lalu Lintas Bayangkara Ke-69

  Artika Ananda Putri, Mahasiswa Ilmu Kounikasi Unasman andankji.com, Polman  ~~ Prestasi membanggakan diraih oleh mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al Asyariah Mandar (FISIP Unasman). Artika Ananda Putri, berhasil meraih Juara 1 dalam Lomba Karya Ilmiah yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Barat, dalam rangka memperingati HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-69 tahun 2024. Lomba yang bertemakan "Polantas Presisi Hadir" ini diikuti oleh 40 peserta mahasiswa Perguruan Tinggi se-Sulbar dan mahasiswa dari berbagai universitas di luar Sulbar yang ber-KTP Sulbar. Artika Ananda Putri mengangkat karya ilmiah berjudul; “Menuju Sulbar Sejahtera: Optimalisasi Regional Traffic Management Centre (RTMC) melalui Gerakan Satu Hari Tanpa Pelanggaran”, yang dinilai unggul dari segi kreativitas gagasan, orisinalitas, analisis, dan sistematika penulisan. Kaprodi Ilmu Komunikasi, Dr. Hamdan, M.Ag, memandang bah...

Ahmadiyah, NII dan Candoleng-doleng

Oleh: Hamdan Akhir Mei 2011 lalu saya berada di sebuah pelosok kampung untuk beberapa waktu. Saat jumatan, sebelum azan dikumandangkan, Kades sebagai aparat dan tentunya mewakili Negara, menyampaikan pengumuman dari pemerintah kepada seluruh warga khususnya umat Islam untuk mewaspadai dua hal yang mengancam stabilitas kehidupan sosial warga, yakni: (1) tentang hadirnya aliran sesat Ahmadiyah yang mengajarkan adanya nabi setelah Muhammad saw, dan (2) hadirnya Negara Islam Indonesia (NII) yang menginginkan berdirinya Negara Islam secara terpisah dari Negara Kesatuan RI. Kedua hal di atas memfokuskan sasaran penyebaran misinya pada generasi muda. Karenanya jika warga menemukan hal-hal yang mencurigakan, kiranya segera melaporkan ke pemerintah setempat. Sekitar sepuluh hari kemudian, masih di kampong yang sama, saya terjaga saat dini hari pukul 01.30-an karena merasa lapar. Soalnya kemudian bukan soal terjaga, tetapi tak bias tidur setelah perut sudah terisi. Yang menganggu adalah dentuman...

TEOLOGI INTEGRALISTIK (Pendekatan Sejarah)

oleh: Prof. Dr. H.M. Saleh Putuhena Pendahuluan Sejak 1970-an dialog antar umat beragama mulai digiatkan oleh Departemen Agama. Ketika itu Menteri Agama (1972-1977) di jabat oleh Mukti Ali, professor perbandingan agama pada IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta. Sebagai seorang menteri yang berasal dari kalangan intelektual Muslim , ia sangat peduli pada dua hal penataan masalah pendidikan dan kerukunan umat beragama yang memang menjadi salah satu tugas Departemen Agama sejak didirikan 1946. Selama ini tugas pokok tersebut terkesan diabaikan. Meskipun secara sporadis terjadi konflik antara umat beragama di beberapa daerah terutama setelah 1965. Meskipun dialog atau pertemuan antar umat beragama tetap dilaksanakan secara intensif baik oleh Departemen Agama, maupun oleh organisasi keagamaan, tetapi tampaknya kurang berhasil dalam membina kerukunan antar umat beragama. Konflik antar umat beragama masih tetap juga terjadi. Rangkaian konflik yang terjadi pada penghujung abad XX berupa peri...