.png) |
| Iilustrasi Retorika Komando |
Oleh Hamdan eSA
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di puncak hierarki
politik Indonesia menandai babak baru dalam dinamika komunikasi publik
pasca-Reformasi. Sebagai purnawirawan jenderal dengan latar belakang pasukan
elite, beliau membawa habitus militer yang sangat pekat ke dalam ekosistem
sipil.
Fenomena pidato tanpa teks (unscripted) yang kerap
melahirkan pernyataan spontan —yang oleh sebagian pengamat dinilai
"sembrono" atau reduksionis— sebenarnya merupakan cerminan dari
budaya komunikasi lapangan yang mengutamakan intuisi seketika (gut-feeling).
Akan tetapi, ketika logika militer yang monolitik ini
diproyeksikan ke dalam ruang publik demokrasi yang plural, dampaknya tidak bisa
lagi dilihat sekadar sebagai masalah "salah ucap".
Ucapan-ucapan spontan tersebut menciptakan efek riak (ripple
effect) yang mendalam secara sosio-kultural dan politik, dan secara
fundamental mengubah lanskap komunikasi di ruang publik kita hari ini.
Secara sosio-kultural, gaya komunikasi Presiden Prabowo yang
meledak-ledak dan blak-blakan itu nampak memanfaatkan kejenuhan masyarakat terhadap
kosmetika politik sipil selama ini. Di era media sosial yang penuh dengan pencitraan
buatan, pernyataan yang terkesan tanpa filter justru melahirkan the
authenticity paradox (paradoks autentisitas).
Bagi sebagian besar masyarakat, ucapan yang dinilai sembrono
oleh kaum elitis sipil justru ditafsirkan sebagai lambang kejujuran,
keberanian, dan penolakan untuk berpura-pura. Budaya politik yang santun namun
korup di masa lalu membuat ruang publik merindukan figur yang tampil apa
adanya seperti Presiden Prabowo.
Namun, di balik pemujaan terhadap autentisitas ini, terdapat
dampak kultural yang mengkhawatirkan, yakni terjadinya normalisasi terhadap
simplifikasi atau penyederhanaan masalah kompleks. Ketika seorang kepala negara
mengeluarkan pernyataan reduksionis terkait variabel ekonomi atau sosial, nalar
publik ikut tereduksi.
Ruang publik kultural kita, yang seharusnya diisi oleh
perdebatan berbasis data dan argumen yang bernuansa, perlahan bergeser menjadi
ruang yang digerakkan oleh sentimen emosional. Akibatnya, batas antara
ketegasan seorang pemimpin dan kesembronoan artikulasi menjadi kabur,
menciptakan standar baru di mana "bicara apa adanya" dianggap lebih
bernilai daripada "bicara dengan akurasi ilmiah".
Di ranah politik, implikasi dari retorika komando ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi di ruang publik. Sifat dasar komunikasi militer adalah direktif dan asimetris (top-down), di mana perintah tidak membuka ruang untuk negosiasi atau debat.
Ketika gaya ini dibawa
ke panggung politik nasional, pernyataan spontan Presiden yang cenderung
defensif-ofensif saat merespons kritik —seperti memberikan label negatif atau
menggunakan diksi yang memojokkan oposisi— memperlebar jurang polarisasi di
tingkat akar rumput.
Ruang publik politik yang sehat membutuhkan dialektika yang
setara antara pemerintah dan warga negara. Ketika ucapan spontan seorang
pemimpin tertinggi dipenuhi oleh metafora kepungan (siege mentality) —seolah-olah
setiap kritik adalah ancaman terhadap kedaulatan negara— muncul efek psikologis
berupa pembatasan diri (chilling effect).
Masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok kritis mengalami
kecemasan sosial untuk menyuarakan pendapat karena khawatir dicap "tidak
patriotik" atau "antek asing".
Implikasi politik jangka panjangnya adalah penyusutan ruang
dialektika sipil. Ruang publik tidak lagi menjadi arena diskursus yang
rasional, melainkan ruang konformitas di mana kepatuhan verbal menjadi tolok
ukur utama kesetiaan pada negara.
Dampak politik di ruang publik ini secara otomatis beririsan
dengan dinamika ekonomi makro. Pasar, baik domestik maupun internasional,
membaca setiap ucapan seorang presiden sebagai sinyal kebijakan resmi (policy
signal).
Ketika pernyataan yang keluar bersifat impulsif dan
meremehkan indikator teknis (seperti fluktuasi nilai tukar atau kondisi
kesejahteraan riil), ruang publik ekonomi menangkap adanya ketidakpastian (uncertainty).
Investor global bergerak di atas kepastian hukum dan
prediktabilitas. Kesembroran retorika dalam ruang publik dapat memicu
volatilitas jangka pendek karena pasar mendeteksi adanya risiko komunikasi (communication
risk) dari otoritas tertinggi negara.
Di satu sisi, ketegasan khas militer menawarkan stabilitas
keamanan yang disukai pasar. Namun di sisi lain, ketidakpastian yang lahir dari
ucapan-ucapan spontan yang tidak terukur justru mengikis kepercayaan terhadap
kedalaman analisis teknis pemerintah dalam mengelola krisis ekonomi modern yang
sangat kompleks.
Gaya komunikasi Presiden Prabowo yang kerap memicu
kontroversi di ruang publik bukanlah sekadar masalah teknis kebahasaan,
melainkan benturan sosiologis antara kultur militer lapangan dan ekosistem
sipil demokratis.
Secara sosio-kultural, gaya ini berhasil meredefinisi makna
autentisitas politik di mata publik, meski harus dibayar dengan penurunan
kualitas nalar publik yang cenderung menyukai simplifikasi.
Secara politik, retorika komando yang dominan berisiko
menyusutkan ruang dialektika warga negara dan menciptakan volatilitas persepsi
di mata pelaku ekonomi.
Pada akhirnya, masa depan ruang publik Indonesia akan sangat
bergantung pada apakah masyarakat sipil mampu mempertahankan daya kritisnya,
atau justru larut dalam normalisasi retorika komando yang menuntut kepatuhan
mutlak atas nama stabilitas.
Komentar