ilustrasi komunikasi sipil Oleh Hamdan eSA Dampak post-militarism sangat terasa dalam lanskap politik elektoral maupun penegakan hukum hari ini. Ketika negara menghadapi krisis sosial, konflik agraria, atau gejolak politik, alih-alih memperkuat institusi sipil dan mekanisme penegakan hukum yang demokratis-humanis, sering kali justru yang digunakan adalah pendekatan keamanan ( security approach ) yang represif. Pendisiplinan paksa dinilai jauh lebih efektif ketimbang konsensus deliberatif yang memakan waktu. Kerinduan kolektif akan hadirnya figur “pemimpin tegas” yang muncul secara berkala dalam siklus pemilu adalah bukti empiris bahwa hegemoni budaya Orde Baru belum sepenuhnya luruh dari memori kolektif bangsa ini. Pada akhirnya, Indonesia kini berdiri di persimpangan jalan yang penuh paradoks. Secara institusional kita adalah negara demokrasi sipil yang diakui dunia, namun secara kultural kita masih memendam hasrat militeristik yang kronis di ruang privat maupun publik. ...