Bagi banyak orang, kalimat “rezeki sudah diatur oleh Tuhan” telah menjadi keyakinan dan pegangan hidup yang memberikan ketenangan. Keyakinan ini menanamkan rasa optimis bahwa setiap manusia yang lahir ke bumi sudah dijamin pemenuhan kebutuhan dasarnya oleh Sang Pencipta.
Dalam perkembangannya, ketenangan spiritual ini dapat tergoyahkan
ketika berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa kehidupan masyarakat berada di
bawah kendali pemerintahan –jika tidak ingin disebut kekuasaan– yang korup.
Ketika sistem pemerintahan tidak lagi berpihak pada rakyat,
tindakan menghalangi rezeki warga negara bukan lagi sekadar soal oknum pejabat
yang mencuri uang (korupsi). Bentuknya meluas menjadi kebijakan yang tidak
adil, hukum yang tajam ke bawah, hingga penyempitan akses ekonomi bagi rakyat
kecil.
Pada titik itu, pertanyaan besar muncul menginterupsi.
Bagaimana seseorang bisa tetap percaya pada takdir rejeki dari keadilan Tuhan
jika seluruh sistem di dunia nyata dirancang untuk memiskinan masyarakat? Di sini,
keyakinan diuji untuk melihat masalah secara lebih jernih.
Saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba memisahkan
takdir Tuhan dengan kejahatan sistemis manusia. Hal prinsip yang mesti dipahami
lebih awal bahwa takdir memang telah ditetapkan Tuhan, tapi ia bisa dipilih.
Tantangan terbesar dalam menjaga keyakinan di tengah
lingkungan yang korup adalah salah paham mengenai “konsep pasrah”. Sering kali,
kemiskinan atau kesulitan hidup akibat salah urus negara dianggap sebagai “takdir”
atau “ujian” yang harus diterima begitu saja.
Pandangan ini keliru karena mencampuradukkan ketetapan Tuhan
dengan kesalahan moral manusia. Pemerintahan yang korup bukanlah takdir dari
langit, melainkan murni produk dari pilihan-pilihan politik manusia yang
menyalahgunakan kekuasaannya.
Tuhan telah menciptakan bumi ini dengan sumber daya yang
sangat cukup untuk menghidupi semua makhluk. Kelangkaan atau kemiskinan yang
terjadi sebagian besar bukan karena alam yang kekurangan, melainkan karena
sistem distribusi yang rusak oleh kekuasaan.
Ketika sebuah rezim membuat aturan yang hanya menguntungkan
segelintir elite dan memeras rakyat, mereka sedang menggunakan kehendak
bebasnya untuk merampas hak orang lain. Menuduh kemiskinan sistemik tersebut
sebagai takdir murni dari Tuhan sama saja dengan membebaskan para penguasa dari
tanggung jawab dosanya.
Untuk memahami bagaimana takdir rezeki berhadapan dengan
pemerintahan yang korup, kita bisa menggunakan analogi pipa saluran rezeki. Membayangkannya
seperti sistem distribusi air bersih.
Tuhan telah menyediakan sumber air yang melimpah untuk
seluruh warga. Agar air tersebut bisa sampai ke rumah-rumah penduduk,
diperlukan sistem pipa dan manajemen pompa yang adil.
Dalam kehidupan bernegara, lembaga pemerintahan, hukum, dan
kebijakan publik adalah “sistem pipa” tersebut. Korupsi uang hanyalah salah
satu cara membocorkan pipa saluran air di tengah jalan.
Namun lebih dari itu, pemerintahan yang korup melakukan hal
yang lebih parah. Mereka mengubah arah pipa hanya ke rumah orang-orang kaya,
memasang tarif pipa yang tidak masuk akal bagi rakyat miskin, atau membiarkan
pipa ke pemukiman warga berkarat dan hancur.
Air (rezeki) dari sumbernya tetap ada dan dijamin oleh
Tuhan, tetapi seluruh infrastruktur distribusinya dirusak oleh penguasa.
Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan, bukan karena Tuhan berhenti memberi,
melainkan karena sistem di tingkat negara sedang mengalami kebangkrutan moral.
Goyahnya kepercayaan (iman) kepada Tuhan akibat amburadulnya
pemerintahan hanya bisa diatasi jika kita mengubah cara pandang dalam beragama.
Agama tidak boleh dijadikan alat untuk menidurkan kesadaran masyarakat agar
pasrah menerima ketidakadilan struktural. Sebaliknya, iman kepada Tuhan yang
Maha Adil seharusnya menjadi dasar dan motor penggerak untuk menegakkan
keadilan dan memperbaiki sistem yang rusak.
Dalam sejarah pemikiran keagamaan, kesalehan ritual (seperti
ibadah pribadi) tidak pernah dipisahkan dari kesalehan sosial (membela hak
sesama). Jika pemerintahan yang korup didefinisikan sebagai sistem yang
menghalangi hak hidup orang banyak, maka gerakan menuntut perbaikan sistem
secara otomatis menjadi bagian dari ibadah dan kewajiban moral yang tinggi.
Menghadapi sistem yang rusak dengan hanya berdiam diri tanpa
usaha perbaikan bukanlah bentuk keimanan yang benar, melainkan sikap lepas
tangan dari tanggung jawab sosial.
Sebuah pertanyaan yang sering muncul adalah, “Jika Tuhan
Maha Kuasa, mengapa Dia tidak langsung meruntuhkan pemerintahan yang korup
secara instan untuk menyelamatkan rakyat?”
Jawabannya terletak pada hukum sebab-akibat (kausalitas)
yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan memberikan
manusia kebebasan memilih dan membiarkan serta mengawasi sejarah berjalan
sesuai hukum sosial. Jika setiap kejahatan sistemis langsung diintervensi oleh
mukjizat gaib, maka fungsi bumi sebagai tempat ujian moral bagi manusia akan
hilang.
Kemunduran suatu bangsa akibat salah urus pemerintahan
adalah dampak logis dari sejauh mana masyarakatnya membiarkan ketidakadilan itu
terjadi. Ketika publik bersikap masa bodoh, menoleransi manipulasi hukum, atau
mengabaikan rusaknya lembaga-lembaga negara, masyarakat sebenarnya sedang ikut
andil merusak sistem bersama.
Perubahan nasib suatu bangsa sangat bergantung pada usaha
kolektif mereka sendiri untuk mendesak perbaikan tata kelola pemerintahan.
Pada akhirnya, tingginya tingkat kerusakan dalam
pemerintahan tidak seharusnya menghancurkan keyakinan kita kepada Tuhan yang
Maha Pengatur Rezeki. Kita harus mampu memisahkan antara kesucian aturan Tuhan
dan amburadulnya sistem yang dibuat oleh manusia yang berkuasa. Kemiskinan
struktural dan ketimpangan sosial akibat pemerintahan yang korup adalah bukti
nyata dari daya rusak keserakahan manusia yang dibiarkan tanpa kontrol sosial
yang kuat.
Menjaga iman di tengah realitas yang korup menuntut kita
untuk membuang kepasrahan yang pasif. Rezeki tidak boleh hanya dilihat sebagai
keajaiban mistis yang jatuh begitu saja dari langit, melainkan juga sebagai hak
warga negara yang harus dilindungi melalui sistem hukum dan tata kelola yang
bersih.
Dengan aktif mengawasi kebijakan, kritis menyuarakan
kebenaran, dan menuntut akuntabilitas negara, kita sesungguhnya sedang berusaha
memperbaiki pipa saluran yang rusak. Tindakan nyata inilah yang menjadi wujud
keimanan sejati untuk memastikan berkah dan keadilan Tuhan dapat mengalir
merata kepada seluruh lapisan masyarakat.
Komentar