PARPOL DAN FENOMENA PETE-PETE

 

Oleh: Hamdan eSA

Pete-pete merupakan istilah lokal Sulawesi Selatan, menunjuk pada kendaraan angkot atau mikrolet yang berfungsi sebagai angkutan umum kota, atau mungkin juga antar kota-kota kecil. Dengan itu, pate-pete juga dapat disebut sebagai angkutan publik. Pete-pete memiliki trayek khusus yang telah ditentukan dan karena itu tidak boleh beroperasi di trayek lain. 

Berbeda dengan pete-pete, penumpangnya, untuk mencapai tujuan tertentu, dapat merancang perjalanan sendiri sesuai kepentingannya. Ia dapat turun di tengah perjalanan dan naik ke pete-pete lain yang ia inginkan, yang penting siap membayar tarif yang ditentukan pak sopir.

Jauh di ruang publik lainnya, partai politik dalam sebuah mekanisme demokrasi menjadi faktor terpenting. Nasib suatu negara bangsa terletak pada partai politik yang ada di dalamnya. Sedangkan nasib sebuah partai terletak pada kualitas kelembagaan parpol tersebut dan kualitas personalnya. Parpol hampir dapat di katakan sebagai satu-satunya solusi untuk membangun demokrasi. 

Namun di saat yang sama partai juga dapat menjadi masalah jika ia dibangun seadanya, terutama jika hanya dijalankan untuk memenuhi hasrat politik. Sebagai “kendaraan” demokrasi, parpol lebih awal secara internal harus dapat mempraktekkan cara-cara domokratis.  Internalisasi nilai-nilai demokrasi adalah kebutuhan primer bagi kelembagaan palpol maupun personalnya.

Jenis Parpol

Secara teoritis, parpol dapat diklasifikasi ke dalam beberapa jenis. Pertama, apa yang disebut sebagai Partai Proto. Jenis partai ini merupakan karakter dasar dari tipe awal parpol, yang biasanya ada dalam lingkung­an parlemen atau intraparlemen. Basis pendukungnya adalah kelas menengah ke atas. Bentuk organisasi dan ideologinya relatif sederhana. Belum sepenuhnya sebagaimana dalam ciri parpol modern. Ciri faksional masih menonjol. Partai proto adalah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi masyarakat.

Kedua,  yakni Partai Kader. Secara his­toris partai ini berkembang sebagai akibat hak pilih belum diberikan kepada masyarakat luas. Anggotanya kebanyak­an kelas menengah ke atas, dan tidak memerlukan organi­sasi besar untuk memobilisasi massa. Penekanan partai kader sesungguhnya adalah terletak pada penguatan yang cukup tinggi pada level pengurusnya, dalam hal peningkatan kapasitas perso­nalnya untuk kepentingan partai.

Ketiga,  yakni Partai Massa. Berkembangnya jenis ini ka­rena adanya perluasan hak pilih rakyat. Parpol ini di­bentuk di luar parlemen (ekstraparlemen). Orientasi parpol ini adalah kepada basis pendukung, yaitu buruh, petani dan massa lainnva. Tujuannva adalah untuk pendidikan politik dan pemenangan pemilu. Ideologi dan organisasi­nya rapi. 

Di Indonesia tidak dapat dikatakan sepenuhnva demikian. Sebab berbagai partai yang berbasis formal mas­sa tertentu, seperti buruh, petani maupun massa lainnya itu sifatnya masih slogan saja. Artinya, basis massa yang dilembagakannya itu sebatas untuk menarik pemilih da­lam pemilu semata, dan untuk melakukan pen­didikan politik dan sebagainya, masih sangat jauh.

Keempat, yakni Partai Diktaktoral. Jenis  ini adalah merupakan subtipe partai massa. Ideologinya kaku dan radikal. Pimpinan tertinggi melakukan kontrol ketat. Rekrutmen anggotanya sangat ketat, di mana ang­gota parpol dituntut mengabdi secara total.

Kelima, yakni Partai Catch-All. Jenis partai ini merupakan gabungan antara partai kader dan massa. Mereka berusaha menampung kelompok sosial sebanyak­banyaknya untuk menjadi anggotanya. Tujuannya meme­nangkan pemilu berkaitan dengan berkembangnya kelom­pok kepentingan dan penekan, dan ideologinya tidak ter­lalu kaku. Sebagian besar partai politik di Indonesia pemenang Pemilu pada era reformasi  adalah masuk dalam kategori jenis ini. 

Partai-partai besar yang ada sekarang memang hidup tidak mengandalkan ideologi, melainkan penguatan pada kuantitas basis massa, sehingga konsekuensinya adalah terabaikannya proses pendidikan politik. 

Parpol dan Fenomena Pete-pete

Parpol merupakan “kendaraan” demokrasi, juga memiliki driver, sedang orang-orang di dalamnya adalah para penumpang. Masalahnya, kendaraan ini dimanfaatkan sebagai apa? Kendaraan publik, pribadi, kelompok, atau sewa? Fenomena pete-pete (angkot) dan penumpangnya menjadi sangat menarik diperhatikan, karena memiliki karakter yang sangat mirip dengan karakter parpol beserta politikus yang ada di dalamnya. Dan ini mungkin dapat menjadi jenis keenam dari lima jenis parpol di atas. 

Pete-pete tidak memiliki penumpang khusus, semua orang dapat menggunakannya asal dapat membayar ongkosnya. Bisa pula sang driver pete-pete mengajak seseorang atau lebih, naik tanpa harus memikirkan ongkos. Driver juga dapat dengan mudah digonta-ganti. Penumpang pete-pete juga memiliki hak penuh untuk memilih pete-pete yang mana yang ia anggap layak bagi dirinya.

Sejumlah parpol tampaknya memiliki kemiripan dekat dengan fenomena di atas. Pengkaderan tidak perlu, yang paling penting adalah kemampuan memikat massa agar dapat ikut menjadi penumpang. Parpol pete-pete membutuhkan massa yang banyak tanpa banyak embel, yang jelas mereka mau ikut dalam kendaraan. Embel yang penting adalah duit dan jabatan. Penumpang berduit atau punya jabatan sangat dibutuhkan agar dapat menyuplai bahan bakar dan segala kebutuhan pete-pete. 

Parpol pete-pete juga sewaktu-waktu dapat mengganti drivernya dengan seorang yang dirasakan memiliki kemampuan daya pikat lebih dari sebelumnya. Tentunya akan berbeda jika pete-pete dikendarai oleh orang berduit atau pejabat publik dengan orang biasa-biasa. Jangan heran bila seseorang driver dengan sangat mudah berpindah-pindah dari pete-pete satu ke pete-pete lainnya laksana kutu loncat.

Parpol pete-pete tidak memerlukan mekanisme pengkaderan untuk mendidik dan membentuk kader-kader driver. Proses ini cukup panjang dan membutuhkan cost tinggi. Cara yang lebih efisien adalah menggaet driver “jadi”, driver yang telah memiliki seabrek pengalaman, skill, reputasi dan citra. Tentunya sang driver juga tidak sembarang menerima tawaran, ia dapat menilai dan memilih pete-pete mana yang dapat ia jalankan dengan baik dan menguntungkan sampai ke tujuan. Pete-pete membutuhkan driver ulung dan populer untuk menaikkan citra kendaraan. Sebaliknya, driver membutuhkan kendaraan handal dan populer untuk mengangkat citra dan reputasi dirinya. 

Disinilah letak simbiosis mutualismenya. Namun demikian, meski nampak sangat membutuhkan driver handal, tetapi sesungguhnya parpol pete-pete tidak punya kepentingan sama sekali dengan urusan, nasib serta kondisi driver, dan lain-lain, kecuali hal tersebut dapat mengangkat citra pete-pete. Kematian driver pun dapat di eksploitasi untuk mengangkat citra. Driver pun mirip dengan itu, tidak punya kepentingan dengan masa depan partai pete-pete yang dikendarainya, ia hanya kendaraan sementara, dan sebentar juga akan pindah ke pete-pete lain.

Parpol pete-pete juga tidak mementingkan ideologi, agama, ataupun moral. Tergantung musimnya saja. Jika para penumpang lagi ngidam ideologi, maka saat itu ideologi diperlukan, dieksplor dan dieksploitasi. Jika agama dan moral sedang trend, maka parpol harus memiliki komponen yang bisa membuatnya paling bermoral dan beragama. Ideologi, agama dan moral bila dieksplor dengan baik dapat menjadi jurus pikat yang sangat jitu. Tetapi sekali lagi yang terpenting adalah kalkulator untuk mengkalkulasi rumus-rumus kemengan dan rumus-rumus pendapatan kekayaan.

Akankah kita serahkan masa depan kita, masa depan negara dan bangsa, kepada parpol pete-pete? Jika tidak, dari sekarang kita harus memikirkan bersama bagaimana mengembalikan parpol pada fungsi-fungsi idealnya. Ongkos politik sudah begitu banyak dikeluarkan, tetapi belum juga memperlihatkan pengaruh dan perbaikan yang signifikan, bahkan sebaliknya, kemerosotan yang konyol. 

Parpol harusnya lebih mengembangkan perannya dalam memberi kontribusi terhadap tata kelola demokrasi yang ingin dibangun bersama. Masih banyak tugas yang lebih penting daripada sekedar sibuk musiman dalam mempersiapkan diri menghadapi suksesi. Misalnya dengan memaksimalkan penguatan dan pengembangan kelembagaan parpol, dan membangun relasi dengan masyarakat sipil dalam rangka membangun demokrasi sebagai nilai, bukan sekedar mekanisme.

Wallahu A’lam.

Selasa, ‎26 ‎September ‎2017